Tapanuli Tengah, SeputarTapanuli.com – Kurun waktu tiga tahun (2017-2020), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), dibawah kepemimpinan Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Darwin Sitompul, berhasil mendapatkan 645 unit bantuan untuk perbaikan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga miskin di Tapteng. Jumlah itu melebihi target dari perencanaan daerah itu untuk masas 5 tahun.

“Ya, terhitung tiga tahun kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul, perolehan bantuan RTLH di Tapteng sudah melampaui target sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapteng,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Basyiri Nasution, baru-baru ini.

Ke-645 unit bantuan RTLH itu, 430 unit diantaranya didapatkan pada 2017 lalu atau diawal pemerintahan Bakhtiar-Darwin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapteng. 355 unit diantaranya berasal dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemerintah Sumatera Utara (Pempropsu) dan 75 unit lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian, 115 unit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020. 40 unit diantaranya ditampung di APBD TA 2019 dan 75 unit di APBD TA 2020. Sisanya sebanyak 100 unit berasal dari anggaran Pempropsu TA 2020.

Tampak beberapa unit rumah baru dari program bantan RTLH dibangun di Tapteng. (SeputarTapanuli/Dok Kominfo Tapteng).

Basyiri mengatakan, Program RTLH di Tapteng sudah tertuang di RPJMD Tapteng sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul. Sebagaimana itu tertuang/tertulis dalam misi ke-10 Bupati Tapteng, yakni “Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Tapteng”.

“Kami (Bappeda Tapteng) ketika itu menjabarkannya sebagai indikator Program Rumah Layak Huni bagi keluarga tidak mampu (miskin),“ bebernya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah (KDh), yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional.

RJPMD, harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana pembangunan daerah akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, serta bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya (Mencapai tujuannya).

Basyiri mengakui, pada saat penyusunan RPJMD Tapteng, Bappeda telah mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Bakhtiar-Darwin) dan DPRD bagaimana penjabarannya (Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati). Hasilnya, Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD sepakat untuk mengupayakan tercapainya Rumah Layak Huni di Tapteng.

“Jadi, Program RTLH di Tapteng mulai dilaksanakan sejak awal kepemimpinan Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul selaku Bupati dan Wakil Bupati Tapteng atau tepatnya mulai 2017 silam,” bebernya.

Basyiri pun lantas menepis rumor yang menyebutkan jika Program RTLH di Tapteng digelontorkan hanya sebagai pencitraan karena alasan masa jabatan keduanya (Bakhtiar-Darwin) sebagai Bupati dan Waki Bupati Tapteng tidak lama lagi akan berakhir, yakni 2022.

“Itu tidak benar. Diawal kepemimpinan keduanya, Tapteng berhasil mendapatkan 355 unit rumah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bapak Bupati bisa meyakinkan Propinsi dan berhasil mendapatkan ke 355 unit rumah tersebut dan semuanya sudah dibangun di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Hajoran Indah, dan Kelurahan Budi Luhur,“ ungkap Basyiri.

Satu unit rumah warga miskin di Taoteng tampak sedang dibangun. (SeputarTapanuli/Dok Kominfo Tapteng)

Kemudian di tahun yang sama (2017) lanjut Basyiri, Pemkab Tapteng kembali berhasil mendapatkan tambahan 75 unit RTLH lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruhnya juga telah direalisasikan di Kecamatan Lumut dan Pinangsori.

“Bahkan baru kali ini terjadi di Tapteng, anggaran pembangunan untuk rehab rumah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada TA 2019 lalu, Pemkab Tapteng dan DPRD menganggarkan pembangunan untuk 40 unit RTLH dan 75 unit di TA 2020,“ imbuhnya.

Di 2020 ini juga sebut Basyiri, Pemkab Tapteng kembali mendapatkan 100 unit RTLH dari Pempropsu. Hal tersebut berkat perjuangan Wakil Ketua DPRD Propsu, Rahmansyah Sibarani, atas usulan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dan Program RTLH yang telah tertuang sebelumnya di RPMJD Tapteng 2017-2022. Sehingga RTLH Tapteng dapat ditampung di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Pempropsu 2020.

“Saya sudah dihubungi Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Sumut, Ibu Ida sebelumnya. Dia mempertanyakan apakah Program RTLH ada tertuang di RPMJD Tapteng. Saya jawab, ada. Kemudian, draft RPJMD kami kirimkan melalui kurir, selanjutnya tim dari Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Sumut turun ke Tapteng,“ bebernya.

Kepala Bappeda Tapteng, Basyiri Nasution. (SeputarTapanuli/Dok Kominfo Tapteng)

Oleh karena itu tutur Basyiri, dari 2017 hingga 2020, Pemkab Tapteng dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul, telah mendapatkan sebanyak 645 unit bantuan RTLH. Sementara Pemkab Tapteng cuma menargetkan 100 unit per tahun atau 600 unit per 5 tahun untuk bantuan rumah sehat bagi warga miskin di Tapteng, sebagaimana tertuang di dalam RPMJD Tapteng. atau dengan kata lain, kurun waktu tiga tahun, penerimaan bantuan RTLH di Tapteng sudah mencapai 150%.

“Tapi demikian, dari berbagai kunjungan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, masih banyak masyarakat Tapteng yang belum memiliki rumah layak huni. Sebagaimana hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, dimana angka kemiskinan di Tapteng sebanyak 12,36 %. Sehingga masih banyak yang perlu dibantu, sementara yang mendapatkan RTLH baru tergolong kecil,” tukasnya.

Maka ini juga ucap Basyiri, yang mendasari kenapa Bupati dan Wakil Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul, terus mengusahakan RTLH di Tapteng. Tujuannya tak lain, supaya tidak ada lagi masyarakat Tapteng yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni.

“Karena indikator kemiskinan adalah sandang pangan. Kalau rumahnya tidak lagi dari lantai tanah atau sudah lantai beton, berarti sudah terangkat dari garis kemiskinan,“ pungkas Basyiri. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *