Tapanuli Tengah, seputartapanuli.com – Kapolres Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), AKBP Nicolas Dedy Arifianto, mengingatkan masyarakat ataupun perusahan tentang ancaman hukuman bagi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ia menegaskan akan menindak tegas bagi yang melakukan Karhutla sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

“Pada pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar,” kata Kapolres Nicolas didampingi Kasubbag Humas Polres Tapteng, AKP Horas Gurning, Sabtu (27/2), terkait pemasangan puluhan spanduk sosialisasi pencegahan Karhutla di Tapteng oleh Polres Tapteng.

Nicolas menyebutkan, berdasarkan data dan hasil pemantauan Satelit Terra melalui Aplikasi Lancang Kuning Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), bahwa selama musim kemarau yang melanda saat ini, terpantau banyak titik hotspot (titik api) di wilayah Polsek jajaran Polres Tapteng dan ironisnya berada jauh dari jalan utama.

Bhabinkamtibas bersama aparat kecamatan di Tapteng memasang spanduk imbauan stop pembakaran lahan dan hutan. (seputartapanuli/dok humas polres tapteng)

“Saya telah menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan pemantauan khususnya terkait Karhutla. Sekaligus juga disini saya meminta peranan semua pihak, baik pejabat pemerintahan kecamatan atau desa serta unsur lainya agar mengimbau warga untuk menghindari pemicu terjadinya Karhutla di Tapteng,” tukasnya.

Polres Tapteng ucap Nicolas, pada prinsipnya tidak melarang warga ataupun perusahaan untuk membuka lahan atau melakukan pembersihan lahan. Namun yang tidak dibenarkan adalah dengan cara pembakaran.

“Lakukanlah sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti sistem runduk yaitu lahannya dibersihkan secara bertahap dan tidak secara sekaligus,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam rangka pencegahan awal Karhutla dari Polres Tapteng, Personil Bhahinkamtibmas telah melakukan pemasangan spanduk peringatan yang juga melibatkan pejabat pemerintahan kecamatan atau desa, Babinsa dan unsur lainya. (Jhonny Simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *